Oleh : Yanuar Aris Budiarto
PENDAHULUAN
A. LATAR
BELAKANG
Dalam
lingkungan internasional saat ini tidak ada satupun negara di dunia yang dapat
mengisolasi dirinya terhadap pengaruh dari negara-negara lain. Setiap negara saling membutuhkan satu sama
lain untuk mencukupi kebutuhan-kebutuhan negara tersebut. Untuk mencapai apa
yang menjadi kepentingan dan keinginan negara satu terhadap negara lain, maka
perlu dijalin kerja sama antar negara baik secara bilateral maupun
multilateral. Kerjasama tersebut dapat terbentuk melalui kebijakan politik luar
negeri suatu negara.
Sebagai suatu
Negara merdeka dan berdaulat, serta anggota masyarakat internasional, Indonesia
mempunyai dan melaksanakan politik luar negeri. Politik luar negeri tersebut
bertujuan untuk mencapai dan memelihara kepentingan nasional dalam hubungannya
dengan luar negeri.
Untuk
menciptakan harmoni dalam dunia internasional, hubungan baik antar negara yang
bertetangga sangat diperlukan untuk memperat jalinan kerja sama dan mencegah
timbulnya konflik. Hal ini juga dialami oleh Indonesia dengan Malaysia dimana
kedua negara tersebut memiliki sejarah panjang dalam hubungan kenegaraan, baik
dalam lingkup bilateral maupun regional.
Seiring dengan
proses globalisasi yang semakin meluas, termasuk dalam kawasan Asia Tenggara,
maka terjadi perubahan pula dalam hubungan kedua negara tersebut Kerja sama
bilateral juga terjadi diantara negara Indonesia dengan negara Malaysia,
dua
negara yang dekat secara geografis maupun historis telah lama menjalin kerja
samanya di segala bidang.
Namun dalam
perjalanan kerja samanya tidak selalu berjalan harmonis karena terdapat
persoalan-persoalan. Kasus perbatasan, TKI, Illegal loging, pencemaran polusi,
dan persengketaan aset budaya banyak mewarnai hubungan Indonesia dana Malaysia.
Permasalahan tersebut muncul ketika kepentingan-kepentingan nasional
negara-negara tersebut saling berbenturan yang pada akhirnya mempengaruhi pola
hubungan antar negara. Seperti kisah drama, hubungan Politik Luar Negeri
Indonesia dengan Malaysia sering mengalami pasang-surut.
Berbagai
kesepakatan dan upaya diplomatik maupun upaya-upaya secara langsung dilakukan
kedua negara ini, baik Indonesia maupun Malaysia, keduanya sama-sama
menginginkan hubungan dan kerjasama Internasional yang terjalin baik dan saling
melengkapi. Tetapi semua itu tidak berjalan sesuai dengan rencana.
B. RUMUSAN MASALAH
Bagaimana
rivalitas dan kebijakan politik luar negeri Indonesia terhadap Malaysia ?
PEMBAHASAN
A. PENGERTIAN POLITIK LUAR NEGERI
Politik luar negeri adalah strategi dan
taktik yang digunakan oleh suatu negara dalam hubungannya dengan negara-negara
lain atau pola perilaku yang digunakan oleh suatu Negara dalam hubungannya dengan
negara-negara lain.[2] Melalui
politik luar negeri, pemerintah memproyeksikan kepentingan nasionalnya ke dalam
masyarakat antar bangsa. Secara sederhana dapat diketahui bahwa tujuan politik
luar negeri adalah untuk mewujudkan kepentingan nasional. Tujuan tersebut
memuat gambaran mengenai keadaan negara di masa mendatang serta kondisi masa
depan yang diinginkan.
B. POLITIK LUAR NEGERI INDONESIA
Dasar-dasar
politik luar negeri Indonesia tercantum dalam pembukaan UUD 1945. politik luar
negeri mempunyai landasan yang kuat karena berakar dari falsafah pancasila yang
merupakan pencerminan cita cita bangsa dan harus dipatuhi secara setia, serta
tidak boleh menyimpang dari pancasila. Adapun landasan dari politik luar negeri
adalah Pancasila dan UUD 1945. Sebagaimana telah diuraikan terdahulu, rumusan
yang ada pada alinea I dan alinea IV Pembukaan UUD 1945 merupakan dasar hukum
yang sangat kuat bagi politik luar negeri RI. Politik luar negeri indonesia
adalah politik bebas aktif. [3]
Politik luar
negeri Indonesia dikenal dengan politik luar negeri bebas dan aktif yang
diabdikan untuk kepentingan nasional. Bebas, artinya tidak memihak pada
kekuatan kekuatan yang berhadapan untuk saling menguasai. Aktif, artinya
Indonesia berperan secara aktif mengusahakan perdamaian dunia.Karena itu dalam
uraian ini akan dikutip beberapa pendapat mengenai pengertian bebas dan aktif.
Bahkan di belakang kata bebas dan aktif masih ditambahkan dengan sifat-sifat
yang lain, misalnya anti kolonialisme, anti imperialisme.[4]
Strategi Pelaksanaan
Politik Luar Negeri Republik Indonesia telah ditetapkan oleh Menteri Luar
Negeri RI tanggal 19 Mei 1983, dijelaskan bahwa sifat Politik Luar Negeri
adalah : Bebas Aktif , Anti kolonialisme, Mengabdi kepada Kepentingan Nasional
dan Demokratis.
C. HUBUNGAN KERJASAMA INDONESIA DAN MALAYSIA
Indonesia dan
Malaysia telah bekerjasama sejak lama. Berbagai kerja sama telah dilakukan
Indonesia dengan Malaysia hingga saat ini, sehingga tercipta hubungan baik
diantara kedua negara. Kerja sama yang dilakukan meliputi berbagai bidang
antara lain di bidang ekonomi, bidang pendidikan, bidang sosial, kerjasama anti
teroris.[5]
Dalam bidang
pendidikan, antara Indonesia dan Malaysia menjalin hubungan dengan mengadakan
pertukaran pelajar setiap tahunnya.dalam Bidang Ekonomi,Banyaknya
investor-investor dari Malaysia yang berinvestasi di Indonesia telah sedikit
banyak membantu pemerintah Indonesia di dalam mengentaskan pengangguran.
Investor dari
Malaysia banyak menanamkan investasinya dalam industri perkebunan kelapa sawit.
Di bidang perkebunan kelapa sawit, Indonesia-Malaysia telah setuju untuk
memperkuat pasar, meningkatkan kapasitas perdagangan, memfasilitasi praktik
perdagangan yang adil, dan berpartisipasi dalam misi investasi dan bisnis.
Kedua negara
saat ini menguasai 80 persen produksi sawit dunia.[6]
Hal ini tentu menguntungkan bagi kedua belah pihak. Selain itu di bidang
sosial, di Malaysia juga banyak di tempatkannya Tenaga Kerja dari Indonesia
yang bekerja sebagai Pembantu Rumah Tangga (PRT), petugas medis, pekerja
bangunan serta tenaga profesional lainnya.
Pada bidang teknologi, di tahun 2002
Indonesia-Malaysia bekerjasama membuat satelit mikro.di bidang budaya,kedua
negara sering mengadakan festival budaya secara bersama – sama,mempromosikan
budaya masing-masing,serta melakukan hubungan diplomatik guna membahas
peningkatan kerjasama di bidang kebudayaan.
D. PERMASALAHAN YANG DIHADAPI ANTARA INDONESIA DAN MALAYSIA
Kerjasama yang
terjadi antara Indonesia dan Malaysia dalam berbagai bidang tidak berjalan
mulus, muncul permasalahan-permasalahan sebagai berikut :
1. Masalah Perbatasan
Seperti halnya
negara-negara yang sedang berkembang lainnya di kawasan Asia, masalah
perbatasan merupakan masalah yang kerap dihadapi. Erat kaitannya dengan
hubungan Indonesia-Malaysia adalah masalah perbatasan dapat terlihat dalam
kasus Selat Malaka dimana kawasan perairan tersebut diklaim oleh beberapa
negara yaitu Singapura, Malaysia, dan termasuk Indonesia.
Kenapa Selat
Malaka begitu penting? Karena Selat Malaka merupakan jalur lalu lintas
perdagangan yang menghubungkan antara negara-negara barat dengan negara-negara
timur, sehingga kawasan ini merupakan kawasan yang strategis bagi jalur
perdagangan. Masalah Selat Malaka sempat akan diinternasionalisasikan, namun
urung karena cukup negara-negara pantai yang menjaga perairan tersebut, yaitu
Singapura, Malaysia, dan Indonesia.
Selain kasus
selat Malaka, hubungan Indonesia-Malaysia juga direcoki tentang persoalan
perebutan pulau. Negara Indonesia yang merupakan negara kepulauan yang terdiri
dari 17.504 pulau dan terdapat pulau-pulau terluar yang berbatasan langsung
dengan Malaysia. Namun kondisi geografis tersebut kurang diperhatikan oleh
pemerintah Indonesia terutama pulau-pulau terluar dari Indonesia.
Banyak pihak
yang meyakini bahwa ‘pencomotan’ Pulau Sipadan-Ligitan telah dipersiapkan sejak
lama oleh Malaysia, dan mereka tinggal menunggu waktu yang tepat dan pada tahun
2000 Malaysia membawa masalah Sipadan-Ligitan ke International Court of Justice
(ICJ) yang pada akhirnya dimenangkan oleh Malaysia. Setelah mendapatkan
Sipadan-Ligitan, Malaysia berambisi menduduki Ambalat yang diduga mengandung
minyak dan gas bumi yang nilainnya amat besar mencapai miliaran dollar Amerika.[7]
Krisis
hubungan ini dimulai sejak PETRONAS (perusahaan minyak milik Malaysia)
memberikan konsesi pengeboran minyak lepas pantai Sulawesi yaitu di blok
Ambalat kepada SHELL (perusahaan milik Inggris dan Belanda) yang mengakibatkan
hubungan Indonesia-Malaysia mengalami ketegangan yang mencemaskan.
2. Persoalan Tenaga Kerja Indonesia (TKI)
Masalah tenaga
kerja asal Indonesia, khususnya TKI ilegal, telah sejak lama menjadi ganjalan
dalam hubungan Indonesia-Malaysia. Seperti yang diketahui bahwa Indonesia
adalah pemasok tenaga kerja (baik legal, maupun ilegal) paling banyak ke
Malaysia yang rata-rata bekerja sebagai buruh pabrik atau pembantu rumah
tangga. Banyaknya kejadian penganiayaan, pelecehan seksual, hingga tidak
dibayarkannya gaji oleh majikan,para TKI dihukum tanpa alasan yang pasti.ini
merupakan masalah yang kerap dihadapi oleh para TKI khususnya para TKI ilegal
di Malaysia,yang tak kunjung usai karena status mereka yang ilegal.
3. Masalah Ilegal Logging
Indonesia
merupakan salah satu negara yang mempunyai potensi sumber daya alam (SDA) yang
sangat besar khususnya adalah hutan yang dapat memberikan hasil-hasil hutan
yang sangat menjanjikan seperti kayu, rotan, dan lain-lain. Persoalan ilegal
logging yang telah lama terjadi di Indonesia mencuat kembali karena makin
banyaknya kayu-kayu Indonesia yang dicuri dan dibawa keluar negeri. Malaysia
yang berbatasan langsung dengan Kalimantan juga dianggap sebagai “pencuri”
hasil hutan Indonesia. Mafia-mafia kayu tersebut membawa kayu-kayu dari
Indonesia dengan cara membeli kayu dan membiayai pencuri kayu dari Kalimantan dan
Papua, yang kemudian makin maraklah ilegal logging yang didukung dana dari
pengusaha kayu Malaysia. [8]
Dengan makin
banyaknya kayu-kayu yang dicuri, Indonesia mengalami kerugian yang sangat besar
karena kekayaan alamnya telah dicuri oleh negara lain dan Karena kayu-kayu
curian tersebut dijual ke Eropa atau Jepang. Selain itu ilegal logging juga
mengakibatkan kerusakan lingkungan karena makin banyaknya penebangan liar
dilakukan di hutan-hutan Indonesia.
4. Masalah Polusi Kebakaran Hutan
Dampak dari
kerusakan hutan Indonesia tak hanya dirasakan oleh Indonesia sendiri tapi juga
oleh negara lain termasuk Malaysia. Salah satunya adalah kebakaran hutan yang
terjadi akibat penggundulan hutan dan ditambah dengan fenomena El Nino yang
menyebabkan kekeringan sehingga menyebabkan kebakaran hutan yang hebat seperti
di hutan Kalimantan (kasus tahun 1994-1997) dimana asap dari kebakaran hutan
tersebut sampai terbawa ke negara tetangga karena tertiup angin. Karena luasnya
wilayah kebakaran hutan maka terbentuklah kabut asap yang hampir menutupi
beberapa daerah termasuk Malaysia. Selama kebakaran hutan di Indonesia terjadi,
indeks standar pencemaran udara di Malaysia mencapai titik yang membahayakan. [9]
Awan tebal
yang menyelimuti disamping udara yang tidak sehat di wilayah tersebut
menimbulkan kemarahan dari masyarakat dan pemerintah Malaysia. Kabut asap
mengganggu kegiatan sehari-hari penduduk Malaysia seperti jarak pandang yang
terbatas dan mereka harus menggunakan masker jika mereka melakukan kegiatan diluar
rumah.
5. Persengketaan Aset Budaya
Sebagai negara
serumpun, Indonesia dan Malaysia memiliki persamaan budaya, karena kedua negara
berasal dari rumpun yang sama (Rumpun Melayu). sering terjadi pengklaiman
budaya dari pihak malaysia, misalnya terjadi konflik akan lagu “Rasa Sayange”
dikarenakan lagu ini digunakan oleh departemen Pariwisata Malaysia untuk
mempromosikan kepariwisataan Malaysia, Pengklaiman “Batik “sebagai salah satu
warisan kebudayaan bangsa oleh malaysia, Pengklaiman seni “Reog ponorogo”,
Pengklaiman alat musik “angklung”,dan contoh yang terakhir yaitu” Tari pendet”.[10]
E. KEBIJAKAN POLITIK PEMERINTAH INDONESIA
1. Deterrence (Penangkalan )
Pemerintah
Indonesia harus lebih meningkatkan konsep deterrence atau penangkalan. Dengan
adanya deterrence ini diharapkan dapat memberikan dampak psikologis terhadap
negara-negara yang akan melakukan serangan militer ke Indonesia sehingga mereka
akan mengetahui efeknya. Salah satu langkah untuk mewujudkan deterrence
tersebut yaitu dengan melakukan modernisasi atau pembangunan kekuatan militer
Indonesia. Pembaharuan harus benar – benar dilakukan, tidak hanya sekedar
perawatan persenjataan yang telah ada tetapi kita perlu membeli senjata dan
peralatan tempur lainnya yang modern juga memiliki teknologi yang canggih untuk
melindungai wilayah NKRI ini. Kekuatan militer Indonesia terutama di bidang
teknologi telah tertinggal jauh. Modernisasi perlu dilakukan, terutama dalam
Angkatan Laut (AL) dan Angkatan Udara (AU) juga stabilisasi dalam Angkatan
Darat (AD) untuk mempertahankan wilayah NKRI dari ancaman yang datang baik dari
luar maupun dalam negeri.
2. Diplomasi
Karena
memahami bahwa tidak semua persoalan antara Indonesia dengan Malaysia dapat
diselesaikan dengan jalan militer untuk mencapai suatu penyelesaian. Maka, pemerintah
Indonesia dengan Malaysia melakukan hubungan diplomasi untuk membicarakan dan
melakukan lobi-lobi menyangkut permasalahan yang dihadapi kedua negara.[11]
Berbagai upaya
diplomasi ditempuh untuk mencari jalan keluar terbaik bagi kedua pihak tanpa
melukai hubungan bilateral. Indonesia perlu meningkatkan upaya diplomasi untuk
mencegah segala bentuk permasalahan yang dihadapi dengan Malaysia berkembang
mejadi konflik militer.
Dalam
pelaksanaannya, diplomasi yang dilakukan harus diaksanakan oleh orang-orang
yang ahli dalam berdiplomasi dan mengerti akan masalah yang tengah dihadapi
sehingga kepentingan-kepentingan kita dapat tersampaikan dalam berbagai
perundingan menyangkut hubungan Indonesia dengan Malaysia. diplomasi perlu
dilakukan Indonesia setidaknya untuk membangun komunikasi dan saling pengertian
diantara kedua negara sehingga Indonesia diharapkan dapat mengantisipasi
permasalahan yang ada agar tidak muncul ke permukaan dan mengakibatkan
terjadinya konflik.
3. Cooperative Security (Kerjasama Keamanan)
Kerja sama
keamanan memang perlu dilakukan oleh Indonesia,mengingat banyaknya
masalah-masalah yang terjadi di kawasan-kawasan perbatasan Indoesia-Malaysia.
Setidaknya dengan dilakukannya kerja sama kemanan dapat meredam konflik yang
terjadi.Seperti yang dilakukan di Selat Malaka, dilakukan dengan patroli
bersama di perairan tersebut dengan begitu Indonesia, Malaysia, Singapura tidak
terlibat dalam peperangan namun penjagaan wilayah yang diklaim masing-masing
negara. [12]
Cooperative
security dapat meminimalisir terjadinya konflik dan meningkatkan kerja sama
antar negara di bidang pertahanan dan keamanan.misalnya Masalah piracy, illegal
logging yang merupakan tantangan besar bagi kita, tapi merupakan bentuk konflik
lain sehingga Indonesia tidak perlu mencurahkan dana terlalu besar. Pemerintah
Indonesia bekerjasama dengan masyarakat untuk menjaga perairan beramai-ramai
mengingat keterbatasan kapasitas pertahanan maritim Indonesia dengan demikan
efisiensi juga dapat tercapai.[13]
4. Pengawasan Lalu-lintas Lintas Batas
Negara
Kesatuan Republik Indonesia mempunyai wilayah yang sangat luas terdiri dari
sebagian besar lautan dan hanya 36,6 % berupa daratan. Daratan yang ada
merupakan rangkaian dari dari beribu – ribu pulau sehingga batas-batas antar wilayah
kabupaten/kota dan propinsi di dalam negeri, maupun dengan negara tetangga
menjadi sangat mudah ditembus dengan berbagai cara. Oleh karena itu pemerintah
Indonesia perlu meningkatkan Pengawasan lalu lintas batas. [14]
5. Perlindungan Warga Negara
Pemerintah RI
memberikan perlindungan kepada warga negaranya di manapun dia berada, baik di
dalam maupun di luar negeri. Perwakilan RI di luar negeri (KBRI) adalah lembaga
Pemerintah yang bertanggung jawab memberikan perlindungan kepada warga negara
Indonesia (WNI) sebagaimana diatur dalam Undang-undang No. 7 Tahun 1999 tentang
Hubungan Luar Negeri.[15]
Selain layanan
kesehatan, konseling, dan bantuan administratif, juga termasuk memberikan
penampungan yang aman serta mengusahakan pemulangannya ke Indonesia. misalnya
dalam kasus TKI di malaysia,pemerintah berupaya dalam berbagai cara misalnya
mencakup kegiatan penampungan dalam tempat yang aman, pemulangan (ke daerah
asalnya atau ke dalam negeri) termasuk upaya pemberian bantuan hukum dan
pendampingan, rehabilitasi (pemulihan kesehatan fisik, psikis), reintegrasi
(penyatuan kembali ke keluarganya atau ke lingkungan masyarakatnya) dan upaya
pemberdayaan (ekonomi, pendidikan).
6. Upaya-upaya lain
Pemerintah
berupaya Meningkatan Sumber daya Manusia melalui pendidikan masyarakat melalui
sarana dan prasarana pendidikannya, dan peningkatan pengetahuan masyarakat
melalui pemberian informasi seluas-luasnya dalam berbagai aspek-aspek yang
terkait.khususnya yang berkaitan dengan kebudayaan Bangsa Indonesia yang
merupakan Identitas Bangsa. Upaya lain dalam mengatasi masalah yang berkaitan
dengan budaya (Pengklaiman budaya indonesia oleh Malaysia seperti batik) :
pemerintah mendaftarkan batik ke dalam jajaran daftar budaya pada UNESCO yang
membuahkan hasil yang memuaskan karena pada tanggal 2 oktober 2009 UNESCO telah
mengukuhkan BATIK sebagai warisan budaya indonesia dan diakui seluruh dunia.
Selain itu
dalam kasus TKI ilegal Pemerintah harus mengadakan pendekatan
personal,penegakkan hukum tentang tenaga kerja lebih diperkuat agar dapat
melindungi TKI yang legal dan meminimalisir para TKI yang ilegal.[16]
selain itu, pemerintah harus lebih memberikan pelayanan yang terbaik khususnya
dalam prosedur birokrasi dan pembuatan paspor. Indonesia dan malaysia membuat
perjanjian bilateral yang harus mengakomodasi perlindungan terhadap TKI dan
prosedur pengiriman tenaga kerja dan pengaturan hak-hak dasar TKI yang harus
dihormati oleh warga Malaysia dan aparat penegak hukum. Demikian pula harus
dimuat ketentuan tentang kesamaan kedudukan para TKI di depan hukum Malaysia,
layaknya warga setempat
PENUTUP
A. KESIMPULAN
Dalam hubungan
bernegara memang tidak selamanya berjalan harmonis pasti terdapat beberapa
potensi persoalan yang dapat menggoyahkan hubungan antar negara. Setiap
persoalan yang terjadi dapat menimbulkan dampak yang berbeda bagi masing-masing
negara, dampak tersebut dapat berupa kerja sama atau konflik. Misalnya dalam
pelaksanaan politik luar negeri Indonesia dan Malaysia telah mengalami berbagai
persoalan yang mengganggu kerja sama yang selama ini telah dibangun. Dari
permasalahan perbatasan yang hampir mengarah pada konflik militer kemudian
Persoalan TKI ilegal,masalah pengklaiman budaya Indonesia oleh Malaysia.
Terkadang kita
bertanya, mengapa Pemerintah Indonesia tidak mengikuti tekanan publik untuk
melakukan kebijakan konvrontasi terhadap Malaysia? Mengingat publik begitu
marah dan geram terhadap berbagai kebijakan Malaysia yang seakan-akan menginjak
harga diri bangsa Indonesia. Pulau-pulau diambil, para TKI disiksa, pelanggaran
perbatasan, pengeklaiman budaya. Begitu banyak alasan publik untuk marah, namun
Pemerintah masih memakai diplomasi jalur damai.
Persoalan
tersebut nampaknya sederhana jika dikaitkan soal amarah publik. Indonesia
adalah negara denagn kedaulatan penuh, negara besar, dan penduduk yang sangat
banyak, tentu saja mempunyai pengaruh. Tapi pemerintah agaknya berfikir jauh
dalam mengambil kebijakan politik luar negeri dengan penuh pertimbangan. salah
sedikit saja bisa berakibat fatal. Rivalitas itu bisa mencederai kestabilan
ASEAN yang telah dibangun sejak lama, belum lagi terkait nasib WNI yang ada di
Malaysia.
Dalam suatu
konflik, satu aspek yang terkena konflik dapat merambat ke aspek-aspek lainnya.
agar tidak terulang lagi atau setidaknya mengantisipasi dan meminimalisir
konflik-konflk yang terjadi,Pemerintah Indonesia telah melakukan berbagai upaya
untuk mengatasi konflik dan perlu meningkatkan posisi tawar (bargaining
position) Indonesia terhadap Malaysia. Segala upaya yang dilakukan bertujuan
agar kelak tidak ada lagi permasalahan yang mengganggu hubungan kerja sama
bilateral Indonesia-Malaysia.
Pada dasarnya
hubungan antar negara dipengaruhi oleh kepentingan masing-masing negara dan
hubungan antar negara dapat berjalan dengan baik jika kepentingan-kepentingan
tersebut tidak saling berbenturan. Oleh karena itu kedua negara harus saling
menghormati,menghargai satu sama lain,saling terbuka dalam menyikapi setiap
permasalahan serta mengantisipasi dan mengelola potensi konflik, dan akhirnya
mengembangkan kerja sama bilateral yang saling menguntungkan diberbagai bidang.
Jadi, perlu
kita sadari bahwa membina hubungan baik antar negara merupakan hal yang penting
bagi kelangsungan hidup bernegara. Untuk itu perlu adanya kesadaran dari
masyarakat indonesia serta kerja sama antara masyarakat dan pemerintah dalam
membina hubungan tersebut.
"Boleh ngopy-(paste) makalah ini tapi harus dipelajari... jangan cuma asal comot!" - @yeabe99
REFERENSI
v
Buku
H.I , Rahman , Sistem Politik Indonesia, Graha ilmu ,
Yogyakarta , 2007
Eby hara, Abubakar, Pengantar Analisa Politik Luar Negeri, Nuansa,
bandung, 2011
v
Internet
footnote:
[1] Tugas paper dibuat untuk melengkapi tugas mata kuliah Analisa Politik Luar Negeri oleh dosen pengampu H. Dr. Andi Purwono, S.IP,
M.Si
[8] ibid
[9] ibid
[11] Diplomasi adalah jalur yang paling banyak ditepuh oleh
Pemerintah RI terhadap Malaysia.
[12] Di bidang non-militer,
Indonesia-Malaysia pernah menjalin kerja sama dalam mengatasi kasus kabut asap
di kawasan Sumatera yang menimbulkan berbagai masalah di wilayah kedua
negara.Termasuk apakah nanti akan dibuat hujan buatan atau cara-cara lain
disamping pengiriman tenaga untuk memadamkan kebakaran hutan.[13] http://www.jurnas.com/news/51312
Tidak ada komentar:
Posting Komentar