POLITIK SEBAGAI JALAN LAIN BAGI 'PENSIUNAN' ARTIS

"Jadi, untuk mempertahankan gaya hidup yang glamour itu ketika selebritis sudah dianggap (atau mungkin sadar diri) tidak mampu bersaing di dunia hiburan, maka menjadi calon anggota dewan bisa menjadi pilihan."

Gairah partai politik (parpol) merekrut calon legislatif (caleg) dari kalangan artis mulai terasa di Pemilu 2014. Fenomena artis banting setir dari dunia keartisannya dan mengikuti peruntungan dalam Pemilu sudah jamak terjadi di tahun 2009. Tetapi artis-artis tersebut tidak mendongkrak kualitas demokrasi dan parlemen.

Sudah bukan rahasia lagi jika banyak suara nyinyir ketika artis terjun ke dunia politik dan ikut sebagai calon, baik legislatif tingkat RI, atau pun (cuma) Provinsi. Biasanya hal ini menimbulkan kontoversi. Kata para calon yang bukan dari jalur selebritas, “artis tidak layak mencalonkan diri dalam pemilu”.  Dalam hemat saya pribadi, ungkapan seperti ini hanya ketakutan para calon selain artis. Karena secara popularitas di masyarakat, mereka memang kalah. Tetapi tidak semuanya begitu, banyak juga yang popularitasnya lebih baik daripada artis kok. Kata orang lain, “selebriti juga punya hak untuk menyuarakan aspirasi, baik sebagai warga negara Indonesia maupun dalam kapasitasnya sebagai (mantan) pelaku seni.”

Mengusung calon anggota legislatif dari kalangan artis seakan menjadi daya tarik sendiri bagi partai politik peserta pemilu. Seperti pada pemilu sebelumnya, pada Pemilu 2014, sejumlah nama pesohor juga akan meramaikan panggung pesta demokrasi lima tahunan. Sebutlah nama Rachel Maryam, Ikang Fawzi, Desi Ratnasari, dan masih banyak yang lainnya. Perekrutan besar-besaran yang dilakukan oleh parpol menunjukkan adanya kegagalan dalam membangun institusi kaderisasi untuk kepemimpinan. Partai bukan lagi mesin politik yang mencetak kader yang berkualitas dan mempunyai kemauan leaderhsip, sehingga parpol memilih cara instan dengan mencari kalangan artis yang unggul secara popularitas tetapi mengesampingkan kualitas.

Ada fakta yang cukup menarik, bahwa jamak artis yang ikutan dalam pesata demokrasi ini adalah para selebriti perempuan. Jane Shalimar, Desi Ratnasari, Angel Lelga, Ayu Azhari, Ashanty, Cinta Penelope, Tia AFI, Arzetti Bilbina, Iyeth Bustami, Lyra Virna, Venna Melinda, dan masih banyak yang lainnya. Alasan pertama mungkin karena secara tampilan mereka sudah cantik, jadi itu sangat electable. Kedua, karena mereka sudah popular, karena pasti masyarakat sudah mengenal mereka dari layar kaca. Jadi parpol tak harus berusaha banyak untuk mempromosikan kadernya. Ketiga, karena mereka secara finansial rata-rata sudah punya ‘bekal’ dana untuk mengarugi ketatnya peta persaingan untuk dipilih.

Dengan modal popularitas yang kuat, para caleg ini mengaku bisa menekan biaya kampanye yang biasanya menghabiskan miliaran rupiah. Para caleg artis ini mengaku tidak sampai menguras kocek hingga Rp 1 miliar untuk kampanyenya. Semua dana dikeluarkan dari kantong pribadinya masing-masing. Keempat, karena parpol hendak memenuhi kuota caleg perempuan. Nah, alasan terakhir ini yang layak dicermati. Parpol yang ikut-ikutan kaget dalam pencapaian kuota caleg perempuan, harusnya jauh hari sebelumnya sudah mempersiapkan kadernya dan mengarahkan dalam memenuhi batas persyaratan pengumpulan daftar caleg sementara.

Memang tidak bisa dipungkiri, para artis yang terjun dalam dunia politik dapat mengurangi dan memangkas biaya mahal pemilu, tetapi akses lain yang ditimbulkan kualitas wakil rakyat jauh dari harapan publik malah akan menambah daftar hitam di Senayan. Seharusnya kalangan artis cukup tahu diri dalam mengusung dirinya sendiri untuk maju dalam Pemilu 2014, tidak juga dengan mengobral janji yang muluk-muluk, karena sekali lagi Senayan bukan ajang untuk belajar berpolitik.

Pensiunan Artis

                Fakta menarik lainnya adalah, rata-rata artis yang terjun ke panggung politik adalah mereka yang telah atau hampir habis karirnya di dunia selebritis karena (mungkin) tergeser oleh artis-artis pendatang baru yang secara fisik lebih fresh, lebih berani, dan juga (mungkin) lebih murah.

Angel Lelga dan Sarah Azhari adalah dua nama yang bisa mewakili dari deskripsi daya di atas, bahwa peralihan profesi ini dipicu karena riwayat keartisan mereka bisa dikatakan sudah redup. Hingga akhirnya banting setir menjadi calon wakil kita di senayan.

Apakah mereka electable? Dalam memilih juga sebenarnya masyarakat sudah bisa memilih sendiri. Artinya, siapapun calonnya, baik dari kalangan artis maupun non-artis, tak masalah. Meskipun pada kenyataannya, popularitas, yang memang dimiliki artis, turut berpengaruh dalam menentukan kemenangannya dalam pemilu.

Popularitas, uang tidak mejamin seseorang menjadi anggota legalislatif, bila tidak disertai dengan kemampuan membangun jaringan, melakukan kerja politik riil dan berkomunikasi dengan baik kepada masyarakat, setidaknya mengetahui karakteristik daerah pemilihnya.

Sekedar catatan, apabila para artis hanya mengikuti arus besar, tanpa mempunyai visi dan misi yang jelas, bukan sekedar berjuang ditataran konsep berjuang bagi kepentingan rakyat, tetapi ketika diaktualisasikan tidak bisa ditangkap oleh massa pemilihnya, inilah bukti kebangkrutan demokrasi. Fakta bahwa caleg artis tidak bisa hanya mengandalkan popularitas yang dimiliki karena latar belakang sebagai selebriti. Sebab, berkaca pada pemilu 2009, dari 58 calon hanya 18 yang memenangi pemilihan dan menjadi anggota legislatif.

Dari jumlah itu tercata hanya segelintir artis yang sukses di panggung politik. Sebutlah Nurul Arifin, Rieke Dyah Pitaloka, mereka eksis karena mereka tetap berjalan di visi dan misi yang jelas: untuk mewakili kepentingan rakyat. Sedangkan caleg dari selebriti yang lainnya? Yang di panggung dunia hiburan saya visi misinya tidak jelas, apalagi di panggung politik?!

Saya sendiri cukup sulit untuk meyakini apakah tujuan mereka masuk pintu legislatif  untuk menyuarakan hak kita di parlemen atau demi mengeruk kepentingan pribadi? Mengingat gaji dan intensif anggota DPR sangatlah besar. Jadi, untuk mempertahankan gaya hidup yang glamour itu ketika selebritis sudah dianggap (atau mungkin sadar diri) tidak mampu bersaing di dunia hiburan, maka menjadi calon anggota dewan bisa menjadi pilihan.

Ini adalah ironi dalam proses demokratisasi yang sudah berjalan setengah abad ini, tanpa meninggalkan jati diri arti demokrasi yang sebenarnya dimana memilih berjuang dijalur politik harus siap dan berkonsekuensi masuk dalam perdebatan ideologi dengan kondisi realitas yang ada. Jika kita dihadapkan pada pilihan semacam ini, jadi bagaimana dengan pilihan Anda? (Wallahu A’lam)